agen conblock di aceh

DATA TUNGGAL BARU SEKITAR 139 JUTA

Warga yang sudah merekam data untuk KTP elektronik sudah sebanyak 175 juta jiwa. Namun, dari jumlah itu, data yang dipastikan tunggal baru 139 juta, sisanya belum terverifikasi secara daring (online) untuk mengetahui kemungkinan adanya perekaman ganda.

Meskipun begitu, menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Jumat (22/2), di Jakarta, semua data tersebut dimasukkan dalam data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pemilihan Umum 2014. Karena itu, data tersebut tidak ditandai sebagai ”tunggal” pada DP4.

”Bagaimana kami menulis itu tunggal kalau masih offline. Sebanyak 175 juta (hasil perekaman KTP elektronik) itu sudah masuk dan kami perkirakan mendekati tunggal. Tapi, yang sudah pasti tunggal 139 juta. Yang lain masih kami uji lagi, mumpung ada waktu 4 bulan,” tutur Gamawan.

Sebelumnya, berkali-kali Gamawan mengatakan, data hasil perekaman KTP elektronik sebanyak 175 juta bisa diyakini akurasi dan validitasnya. Karena itu, dari sekitar 190 juta data penduduk pada DP4 yang diserahkan ke KPU, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) tinggal memutakhirkan data 15 juta penduduk. Apabila jumlah ini dibagi 77.465 kelurahan/desa, rata-rata hanya sekitar 200 penduduk yang masih perlu dicek (Kompas, 7 Februari 2013).

Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, menengarai DP4 yang disampaikan pemerintah ke KPU masih ”kotor”. ”Dari sekitar 190 juta data penduduk di DP4, masih ada lebih dari 57.000 jiwa yang berusia di bawah 10 tahun. Juga masih ada ribuan data ganda dan ber- NIK (nomor induk kependudukan) sama. Data hasil rekam KTP elektronik hanya sekitar 134 juta,” ujarnya.

Karena itu, Arif meminta KPU menyinkronkan DP4 dengan data hasil pilkada/pemilu terakhir. Setelah itu, data pemilih perlu dimutakhirkan dan diteliti dengan sungguh-sungguh.

Gamawan menilai tidak banyak data yang tidak valid. ”Semua (pembersihan data) masih berjalan sampai Oktober,” katanya. Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan KPU terkait hasil pembersihan data.

Anggota KPU, Hadar N Gumay, memastikan Pantarlih akan mengecek semua data warga yang berhak memilih tanpa membedakan kesertaan dalam perekaman KTP elektronik. Dari hasil pencocokan dan penelitian, KPU menyusun daftar pemilih sementara.

Sumber : Kompas

Presiden: Harga BBM Bersubsidi Naik secara Terbatas

JAKARTA,  — Sinyal-sinyal pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin jelas.  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan subsidi harus dikurangi untuk menjaga perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Saya harus mengatakan dengan gamblang bahwa subsidi BBM perlu diturunkan. Caranya dengan menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur," kata Presiden saat pidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Bidakara, Jakarta, Kamis (30/4/2013).

Presiden mengatakan, ia tidak punya niat untuk menaikkan harga BBM sampai harga pasar atau keekonomian yang mencapai Rp 10.000 per liter.

Dengan kebijakan ini, lanjut Presiden, fiskal dan APBN akan menjadi sehat, perekonomian menjadi lebih aman di tengah resesi dunia, ketahanan ekonomi terjaga, lebih banyak biaya untuk kesejahteraan rakyat dan membangun infrastruktur, serta subsidi akan lebih adil dan tepat sasaran.

Presiden mengungkapkan bila tidak ada kenaikan harga BBM, subsidi total di APBN akan melonjak menjadi Rp 446,8 triliun dengan subsidi BBM mencapai Rp 297,7 triliun dan defisit akan menjadi Rp 353,6 triliun atau 3,83 persen dari produk domestik bruto Indonesia.

Saat ini, dalam APBN 2013, penerimaan negara mencapai Rp 1.529,7 triliun dengan belanja negara Rp 1.683 triliun dan defisit Rp 150,3 triliun atau 1,65 persen dari PDB. Sementara dana subsidi total mencapai Rp 317,2 triliun dengan subsidi BBM mencapai Rp 193,8 triliun.

"Jika tidak ada perbaikan, tidak dikendalikan subsidi ini. Subsidi total akan bengkak menjadi Rp 446,8 triliun. Bayangkan penerimaan total Rp 1.500 triliun untuk subsidi sudah Rp 446,8 triliun dengan subsidi BBM mencapai Rp 297,7 triliun," kata Presiden.

Namun, mengenai waktu kenaikan harga BBM, menurut Presiden, ialah bila dana kompensasi untuk masyarakat sudah siap. Hal ini harus dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR.

Sumber : KOMPAS.com